Giat Masa Reses Sidang ke II Wahyu Prayudi Politisi PDI Perjuangan Menyikapi 2 Hal
Jember RECORDJATIM.ID Memasuki masa sidang ke II Anggota Komisi B DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho dari partai PDI Perjuangan mengambil tema ” ketahanan pangan Sebagai Pilar pertumbuhan ekonomi. Dalam paparannya dihadapan kinstituennya yang hadir sekitar 80 orang.
Usai pertemuan Wahyu Prayudi memberikan keterangan pers menyampaikan keprihatinannya terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, hal tersebut disampaikan saat menggelar serap aspirasi dengan para konstituennya dan sejumlah tokoh masyarakat di dapil pemilihannya, bertempat di wilayah Kelurahan Baratan, Sabtu (30/8/2025).
Dalam paparannya Wahyudi menjelaskan terkait penggunaan Anggaran untuk influencer sebagai pemdamping PPID dalam kegiatan di Dinas Kominfo Jember , serta data terbaru terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) khususnya di wilayah kecamatan sumbersari dan kecamatan kaliwates.
Wahyu Prayudi akan mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran yang dikelola oleh Dinas Kominfo untuk membayar influencer sebagai pendamping PPID .
Dia tegaskan Komisi B DPRD Jember merupakan mitra dari Dinas Kominfo Jember telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Diskominfo dan menemukan penggunaan anggaran yang signifikan untuk promosi melalui media sosial.
“Oleh sebab itu kami perlu menanyakan lebih jelas lagi, karena penggunaan influencer ini ada di media sosial, namun ada sesuau yang disampaikan terkait jumlah influencer sebagai pendamping PPID cukup lumayan banyak, meskipun mereka diwadahi oleh satu badan usaha,” ungkap Wahyu Prayudi saat memberikan keterangan kepada sejumlah awak media sabtu ( 30/8/2025)
Pihaknya menilai perlu adanya evaluasi terhadap kinerja para influencer sebagai pendamping PPID tersebut . Jika hasilnya tidak efisien, pihaknya menyarankan Pemkab Jember untuk mempertimbangkan memberdayakan media dan wartawan lokal yang ada di Jember.
“Kalau dirasa hasil evaluasi kami tidak maksimal, perlu dilakukan evaluasi lebih baik lagi, entah itu memberdayakan kawan-kawan media, kawan-kawan wartawan yang mungkin belum terfasilitasi di Diskominfo,” tandasnya.
Lebih lanjut Wahyu Prayudi politisi PDI Perjuangan juga menyoroti kebijakan LP2B )Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ) yang dianggapnya bermasalah. Wahyu Prayudi menyebutkan ada perbedaan antara pernyataan Bupati Jember dengan data yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) terbaru.
“Berita terbaru, kemaren saya baca Bupati menyampaikan bahwa tidak ada pengurangan lahan LP2B, memang betul tidak ada pengurangan, tapi Bupati menyampaikan ada penambahan kurang lebih 327 hektar. Tetapi kalau dilihat data LP2B di tahun 2024 dibandingkan di tahun 2025 ini tidak ada penambahan sama sekali.” Jelasnya..
Wahyu Prayudi membeberkan inkonsistensi data terkait LP2B di Kecamatan Sumbersari dan Kaliwates, menurutnya, Bupati menyebutkan adanya penambahan 125 hektar di dua kecamatan tersebut, namun data di SK yang ia miliki menunjukkan LP2B di dua kecamatan tersebut ternyata nol hektar.
“Ini yang kami pertanyakan ketika kami memanggil Dinas Pertanian, Dinas PTHP di Komisi B, namun pada saat itu Dinas Pertanian tidak bisa menjawab,” terangnya.
Untuk mendapatkan kejelasan apa yang sudah disampaikan oleh Bupati , Wahyu Prayudi berencana mengadakan RDP gabungan dengan komisi lain termasuk akan mengundang Dinas Cipta Karya. Pihaknya berharap masalah ini bisa terungkap ke publik demi melindungi nasib para petani.(LN)
