kejar Insentif Fiskal 2927 Pemkab Jember konsultasikan ke Kemendagri dan BPS
Jember RECORDJATIM.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Jawa Timur, memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengoptimalkan peluang memperoleh insentif fiskal daerah pada tahun anggaran 2027, khususnya melalui peningkatan kinerja pengentasan kemiskinan.
Langkah tersebut dilakukan dengan menggelar kunjungan kerja jajaran Pemkab Jember ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (30/9).
Rombongan dipimpin Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jember Akhmad Helmi Luqman bersama jajaran lintas sektor, antara lain BPKAD, Dinas Sosial, Bapperida, dan TP3D. Mereka diterima Kepala Subdirektorat Sosial dan Budaya Ditjen Bangda Kemendagri Wahyu Suharto.
Helmi mengatakan konsultasi tersebut dilakukan untuk memastikan pemenuhan berbagai kriteria dan persyaratan administrasi yang ditetapkan pemerintah pusat terkait alokasi insentif fiskal daerah.
“Atas arahan Bapak Bupati, kami hadir langsung untuk berkonsultasi mengenai kelengkapan dokumen dan regulasi pendukung yang harus dipenuhi,” ujarnya.
Menurut dia, pemerintah pusat memberikan insentif anggaran kepada daerah yang menunjukkan komitmen dan kinerja dalam meningkatkan capaian pembangunan, termasuk dalam upaya menurunkan angka kemiskinan.
Helmi mengakui masih terdapat sejumlah poin evaluasi teknis dan kelengkapan administrasi yang perlu diperbaiki oleh Pemkab Jember agar memenuhi kualifikasi penerima insentif fiskal pada periode berikutnya.
Mengingat alokasi insentif fiskal tahun anggaran 2026 telah ditetapkan, Pemkab Jember kini mempersiapkan berbagai persyaratan untuk mengejar peluang alokasi pada tahun anggaran 2027.
“Penguatan ini tidak hanya dilakukan pada aspek aksi atau gerakan nyata di lapangan, tetapi juga harus dibarengi dengan kerapian dokumen pendukung yang membuktikan keseriusan Pemkab Jember dalam menangani kemiskinan secara akuntabel,” katanya.
Selain berkoordinasi dengan Kemendagri, jajaran Pemkab Jember yang dipimpin Kepala Dinas Sosial juga melakukan kunjungan ke Badan Pusat Statistik (BPS) RI.
Kunjungan tersebut membahas pemutakhiran data serta proses verifikasi dan validasi data kemiskinan, khususnya pada kelompok Desil 1 dan Desil 2.
Pemutakhiran dan validasi data tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program intervensi sosial agar lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat basis data Pemkab Jember dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan.**
