Gus Fawait Tegaskan Tak Ada PPPK Dirumahkan. Menpan-RB RI Apresiasi
Jember RECORDJATIM.ID Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember untuk mempertahankan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu, mendapat apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini.
Bupati Jember, Gus Fawait, menegaskan bahwa Pemkab Jember tidak akan merumahkan satu pun PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, meskipun pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran. Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan Menpan-RB saat kunjungan di Jember, Senin (26/10/2026).
Gus Fawait mengungkapkan, sejak awal kepemimpinannya, Pemkab Jember dihadapkan pada tantangan besar dalam mengelola sekitar 12 ribu tenaga PPPK penuh waktu dan paruh waktu. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan fiskal dan keberlangsungan pekerjaan para pegawai.
Di tengah keterbatasan anggaran, sejumlah daerah mengambil langkah merumahkan PPPK paruh waktu. Namun, Pemkab Jember memilih untuk mempertahankan para pegawai yang telah lama mengabdi dan berkontribusi terhadap pelayanan publik.
Menurut Gus Fawait, keputusan tersebut diambil setelah melalui konsultasi dengan pemerintah pusat serta mempertimbangkan aspirasi para guru dan orang tua.
“Pada 2025 kami putuskan tidak ada satu pun PPPK yang dirumahkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Begitu pula hari ini, tahun 2026, kami berkomitmen tidak akan merumahkan satu pun PPPK, baik yang penuh waktu maupun yang paruh waktu,” tegasnya.
Komitmen tersebut mendapat sambutan positif dari Menpan-RB Rini Widyantini. Dalam kunjungannya, Rini mengapresiasi dedikasi aparatur Pemkab Jember yang terus memberikan pelayanan kepada masyarakat hingga ke pelosok daerah, termasuk ketika harus bekerja hingga larut malam.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemkab Jember dalam memperjuangkan status kepegawaian para aparatur. Rini berpesan agar semangat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat tetap dipertahankan.
Selain memperjuangkan keberlanjutan status PPPK, Pemkab Jember turut mengusulkan penambahan alokasi formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Usulan tersebut didasarkan pada kondisi belanja pegawai Kabupaten Jember yang disebut masih berada di bawah 30 persen. Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah menilai masih terdapat ruang untuk penambahan formasi, dengan tetap mengacu pada ketentuan dan kebijakan pemerintah pusat.
Pemkab Jember berharap kebijakan mempertahankan seluruh PPPK dapat memberikan kepastian bagi para pegawai sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik bagi masyarakat**
